ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PBB-P2 DI PROVINSI JAWA TIMUR

Nurhuda, Joko (2018) ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PBB-P2 DI PROVINSI JAWA TIMUR. [Undergraduate Thesis]

Preview	PDF Abstrak_watermark.pdf Download (688kB) | Preview
Preview	PDF Bab 1_watermark.pdf Download (483kB) | Preview
Preview	PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	PDF Bab 3_watermark.pdf Download (683kB) | Preview
	PDF Bab 4 terkunci_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF Bab 5 terkunci_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
Preview	PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (186kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan tersebut terkait dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundangan. Wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam aspek pengelolaan keuangan disebut dengan desentralisasi fiskal atau kemandirian secara fiskal. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang mengamanatkan pengalihan PBB-P2. Pelimpahan wewenang pemungutan PBB-P2 secara efektif dilakukan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah pengalihan PBB-P2 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh bukti keluaran yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan kebijakan pengalihan PBB-P2 kepada pemerintah daerah

Actions (login required)

View Item