ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 19 TAHUN 2016

Lestari, Istiqoma Ayu (2019) ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 19 TAHUN 2016. [Undergraduate Thesis]

	PDF Cover.pdf Download (21kB)
	PDF Abstrak_watermark.pdf Download (124kB)
	PDF Bab 1_watermark.pdf Download (353kB)
	PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB)
	PDF Bab 3_watermark.pdf Download (424kB)
	PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (122kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang apakah pengelolaan aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti dalam hal inventarisasi belum efektif karena masih ada pencatatan yang belum lengkap pada kartu inventaris barang. Faktor penghambat dalam pelaksanaan siklus pengelolaan aset tetap adalah rendahnya aparatur daerah, inventarisasi aset yang belum efektif, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai. Upaya yang dilakukan, mengadakan penilaian aset, legal audit. Namun upaya ini masih perlu didukung dengan adanya regulasi dalam hal kepatuhan, sikap, persepsi, dan tanggungjawab aparatur daerah

Actions (login required)

View Item